RSUP Dr. M. Djamil Terima Kunjungan Tim Visitasi Dinkes Kota Padang

Padang (28/11) - RSUP Dr M Djamil menerima kunjungan tim visitasi Dinas Kesehatan Kota Padang di Ruang Rapat Direksi, Kamis (28/11). Kunjungan tim tersebut untuk mengecek langsung ke lapangan tentang ketersediaan fasilitas pelayanan serta sumber daya manusia sebagai persyaratan dalam penerbitan rekomendasi Izin Operasional UTDRS.

Kedatangan tim ini diterima oleh Direktur Utama RSUP Dr. M. Djamil, Dr. dr. Dovy Djanas, Sp.OG, Subsp.K.F.M, MARS, FISQua dan Direktur Medik dan Keperawatan, Dr. dr. Bestari Jaka Budiman, SpTHT-KL(K). Turut mendampingi Kepala UTD RSUP Dr. M. Djamil, Rofinda, Sp.PK, Subsp. B.D.K.T.(K), Subsp. H.K.(K). 

Sementara tim visitasi yakni Kabid Yankes Dinas Kesehatan Kota Padang, Merinelty Syamra, SKM. MM, dr. Citra Septiyenrisyahnur (Adminkea Muda), Lilil Wahyuni, SKM, Silvy Windari SKM, dr. Maya Anggun Suri, M.Biomed (PDTDI) dan Fitria (Balai POM di Padang).

"Kami menyambut baik atas kunjungan tim Dinas Kesehatan Kota Padang untuk melakukan visitasi perpanjangan izin UTDRS. Tentu ini bagaimana kita saling mendukung, berkolaborasi dan berkoordinasi untuk kepentingan layanan kepada masyarakat", kata Direktur Utama RSUP Dr. M.  Djamil, Dr. dr. Dovy Djanas, Sp.OG, Subsp.K.F.M, MARS, FISQua.

Ia mengatakan dengan visitasi ini, InshaAllah mudah-mudahan bisa memenuhi semua apa yang diharapkan sesuai standar. Karena apapun RSUP Dr M Djamil merupakan rumah sakit vertikal Kementerian Kesehatan dan rumah sakit tipe A, akan tetapi milik masyarakat Sumatera Barat dan masyarakat Sumatera Bagian Tengah. 

"Kita yang bergerak pada pelayanan kesehatan, tentu ingin bagaimana segala sesuatunya ini sesuai
dengan kompetensi dan standar", sebutnya.

Dalam regulasi-regulasi bahwa rumah sakit diberi kewenangan memiliki UTDRS. "InshaAllah mudah-mudahan baik sarana prasarana, sumber daya manusia dan alat-alat sudah disiapkan oleh UTDRS. Dan tim dinas kesehatan akan melihat kesiapan UTDRS saat visitasi lapangan", ungkap Dovy.

Diketahui, sebutnya, RSUP Dr M Djamil merupakan UPT Kementerian Kesehatan tapi Badan Layanan Umum (BLU). Berbicara pada BLU, tentu berbicara kepada bagaimana kita mengelola layanan ini sehingga kita bisa melakukan optimalisasi layanan kesehatan kepada masyarakat Sumatera Barat dan Sumatera Bagian Tengah.

"Kalau bicara BLU tidak akan bicara kepada profit oriented. Kita bicara bagaimana bisa mengelola BLU itu dan bisa membiayai operasional rumah sakit ini dan semua orang yang bekerja di sini. Serta juga berbicara kepada produktivitas dan efisensi", sebut dokter spesialis Fetomaternal ini.

Ia mengatakan salah satu yang menjadi konsern rumah sakit ini adalah menerima rujukan-rujukan yang memang pelabuhan terakhirnya RSUP Dr. M. Djamil dengan kompleksitasnya. Termasuk juga dengan kebutuhan darah.

"Berbicara kepada PMK No 3 Tahun 2020 dimana sistem rujukan akan berbasis kompetensi. Artinya kita punya kesempatan bersama bagaimana meningkatkan kualitas layanan, kualitas sumber daya manusia dan bagaimana nanti masyarakat dpaat dilayani dengan baik", ucapnya.

Dovy menekankan komponen yang paling penting dipunyai adalah dalam kebutuhan darah. Kebutuhan darah di RSUP Dr M Djamil dalam sebulan itu hampir mencapai 6 ribu kantong. "Kompleksitas tingkat kebutuhan darah karena tindakan operasi atau tindakan membutuhkan darah sangat banyak", tuturnya. 

Sementara itu, Kepala UTD RSUP Dr. M. Djamil, Dr. dr. Zelly Dia Rofinda, Sp.PK, Subsp. B.D.K.T.(K), Subsp. H.K.(K) mengatakan rumah sakit ini menjadi rumah sakit vertikal tipe A dengan bed occupancy rate 800 tempat tidur yang sebentar lagi dengan 1.353 tempat tidur. Dan rumah sakit ini merupakan rumah sakit tersier untuk Sumatera Bagian Tengah.

"Sehingga banyak sekali kasus emergensi yang banyak membutuhkan darah. Tentunya darah yang cepat, aman dan berkualitas", tegasnya.

Apalagi saat ini, sebut Dr. dr. Zelly, program pemerintah yakni kanker, jantung, stroke dan uronefrologi (KJSU) dimana layanan pada kanker semuanya butuh darah. "Makanya Unit Transfusi Darah Rumah Sakit (UTDRS) RSUP Dr. M. Djamil hadir atau kini dinamakan unit pengelola daerah (UPD). Selain itu juga dengan efisiensi biaya, waktu dan tenaga", ucapnya. 

Kehadiran UTDRS ini, tuturnya, juga RSUP Dr M Djamil sebagai rumah sakit pendidikan harus memfasilitasi kompetensi peserta didik. "Baik itu profesi dokter, spesialis maupun subspesialis", ujarnya. 

Ia mengatakan perizinan UTDRS diterbitkan pada tahun 2018. Setelah lima tahun dan disesuaikan dengan peraturan yang ada saat ini maka dilakukan perpanjangan izin. "Karena selain kami melakukan registrasi fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) Kementerian Kesehatan. Ternyata kita harus mendapatkan sertifikat untuk izin operasional ini", tekan Dr. dr. Zelly.

Ia memaparkan jika dilihat jumlah pelayanan pasien dalam tahun 2023 sebanyak 30.275 pasien dengan rata-rata 2.522 pasien yang butuh darah. "Kemudian dengan rata-rata total permintaan  komponen darah per kantong mencapai 6.000 kantong per bulan", ungkapnya seraya mengatakan jenis pelayanan UTDRS berupa skrining IMLTD: CHLIA, pembuatan komponen yakni PRC, trombosit, dan FFP. Kemudian apheresis trombosit.(*)