BEKASI (28/4) - Direktur Pelayanan Kesehatan Primer, drg. Saraswati, MPH membuka pertemuan Workshop Pelayanan Darah yang bertujuan untuk memperkuat manajemen dan koordinasi pelayanan darah di Indonesia. Pertemuan ini salah satunya berfokus pada pelayanan darah pada pandemic Covid-19. Hadir Sekretaris Dinkes Kota Bekasi, Ketua Komite Pelayanan Darah, serta 163 peserta baik secara online maupun offline yang berasal dari perwakilan 34 dinas kesehatan propinsi, perwakilan 77 UTD terpilih, organisasi profesi serta lintas program terkait.
Menurut Koordinator Kelompok Substansi Klinik, dr. Ganda Partogi Sinaga,MKM dalam pertemuan ini lebih lanjut akan dibahas dan dilakukan diskusi terkait hasil kajian plasma konvalensen covid-19 serta pelaksanaan pengolahannya di RSPAD Gatot Subroto, PP Nomor 5 Tahun 2021 terkait Perijinan Usaha Berbasis Resiko terkait UTD, Cara Pembuatan Obat yang Baik di UTD, Best Practice PMI Propinsi DKI Jakarta, Desain Tipikal Mobil Donor Darah, Registrasi UTD, serta Haemovigilance.
Melalui pertemuan koordinasi tahunan seperti ini, akan terlaksana suatu sistem evaluasi pelayanan darah secara berkala, update informasi dan ilmu baru terkait pelayanan darah, terutama plasma konvalensi yang banyak dibutuhkan sebagai salah satu terapi bagi pasien covid-19. Disamping hal tersebut, UTD harus membangun jejaring yang kuat dengan bank darah RS dimana pelaksanaannya diawasi oleh dinkes kab/kota setempat agar pelayanan darah ini memenuhi standard dan mutu yang aman bagi pasien.
“Hal penting lainnya yang perlu ditingkatkan adalah kemudahan informasi terkait ketersediaan darah. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat yang membutuhkan terlebih kebutuhan darah biasanya merupakan hal yang urgensifitasnya tinggi. Oleh karenanya, managemen pelayanan darah harus terus ditingkatkan, dari perencanaan hingga pendistribusian”, ungkap Direktur PKP.
Direktur PKP berharap hal yang menjadi cita-cita besar pelayanan darah, yaitu menurunkan angka kematian terutama yang berhubungan dengan ketersediaan darah khususnya Angka Kematian Ibu (AKI) dimana banyak ibu meninggal saat persalinan akibat pendarahan dapat terus diminimalisir. Selain itu, diharapkan pula seluruh kab/kota dapat memiliki UTD di daerahnya masing-masing sehingga dapat turut serta menolong masyarakat yang membutuhkan.