Rabu, 24 Juli 2024 10:18 WIB

Pendampingan Penyelenggaraan RME di Jawa Barat

Responsive image
NRI - Sekretariat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan
12

Jawa Barat – Kementerian Kesehatan melalui Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan bersama Tim Konsultan melaksanakan kegiatan Pendampingan Penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik di Fasyankes Provinsi Jawa Barat pada 18-19 Juli 2024.

Kegiatan ini bertujuan untuk memahami lebih dalam perihal kendala penerapan Rekam Medis Elektronik (RME) dan integrasi SatuSehat yang diselenggarakan di fasilitas pelayanan kesehatan, sehingga Kementerian Kesehatan dapat merumuskan inisiatif strategis percepatan penerapan RME dan integrasi SatuSehat sesuai peraturan yang berlaku.

Saat ini berdasarkan data Kemenkes terkini, dari sekitar 60.000 fasyankes terdapat 31% sudah menyelenggarakan rekam medis elektronik terintegrasi SatuSehat, 22% sudah menyelenggarakan rekam medis elektronik namun belum terkoneksi SatuSehat, 5%  sudah menyelenggarakan rekam medis elektronik namun belum terintegrasi SatuSehat, dan 42?lum sama sekali menyelenggarakan rekam medis elektronik.

Dengan terlaksananya kegiatan Pendampingan Penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik di Fasyankes diharapkan penyelenggaraan rekam medis elektronik di fasyankes dapat segera diimplementasikan sesuai ketentuan mengacu pada Permenkes Nomor 24 tahun 2022 dan pemenuhan standarnya serta Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor: HK.02.01/MENKES/1030/2023 tentang Penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan serta Penerapan Sanksi Administratif dalam rangka Pembinaan dan Pengawasan.

Ada beberapa Fasilitas Kesehatan terpilih yang menjadi lokasi kegiatan tersebut, diantaranya RSUD Malangbong, Klinik Utama Yuwa Raja, RSU Kebonjati, Laboratorium Klinik Paranida, Laboratorium Klinik Biofarma, Laboratorium Klinik Prodia Wastukencana dan Klinik Hident Dental Aesthetic & Implant.

Kegiatan ini diharapkan dapat memperoleh hal-hal terkait kendala penerapan RME terintegrasi SatuSehat di fasilitas pelayanan kesehatan dan meningkatnya upaya dinas kesehatan provinsi dan dinas kesehatan kabupaten/kota dalam memantau dan membina hal tersebut.