Workshop Kehumasan Bidang Pelayanan Kesehatan 2024
Jakarta (20/03) – Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan melalui Tim Kerja Informasi dan Hubungan Masyarakat Sekretariat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan selenggarakan Workshop Kehumasan Bidang Pelayanan Kesehatan Tahun 2024. Kegiatan yang berlangsung selama dua hari tersebut mengundang seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Direktorat Pelayanan Kesehatan.
Kegiatan yang dibuka langsung oleh Ketua Tim Kerja Informasi dan Hubungan Masyarakat Setditjen Yankes, Haidar Istiqlal, S.Kom, MARS ini bertujuan untuk melakukan diskusi, koordinasi serta pembahasan bersama terkait Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), pengelolaan SP4N-LAPOR, Survey Kepuasan Masyarakat dan Handling Complain di lingkungan UPT Ditjen Pelayanan Kesehatan.
Workshop ini diselenggarakan dalam rangka untuk menciptakan budaya penyelenggaraan pelayanan publik di UPT Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan dalam pemerintahan modern dan responsif serta mendukung reformasi birokrasi pemerintahan khususnya di lingkungan Kementerian Kesehatan.
Kementerian Kesehatan sebagai lembaga pemerintah memiliki salah satu tugas memberikan pelayanan publik yang baik dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Hal tersebut akan menjadi wujud nyata dari keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi yang telah dilaksanakan oleh pemerintah. Dalam pelaksanaannya, pelayanan publik tidak mampu berdiri sendiri tanpa disokong oleh keinginan yang kuat untuk membawa perubahan ke arah yang lebih baik, agar apa yang menjadi harapan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dapat kita wujudkan. Dalam upaya memberikan pelayanan publik terdapat berbagai tantangan yang dihadapi pemerintah dalam upaya memberikan pelayanan publik yang terbaik bagi masyarakat, namun dengan adanya era digitalisasi, perlahan pemerintah mulai mengubah pola dan budaya kerja, yang dapat diterapkan secara positif untuk menggiatkan pemerintahan berbasis e-government yang modern dan responsif. Sebagai lembaga pemerintah, Kementerian Kesehatan agar tidak kehilangan harapan serta kepercayaan dari publik, harus memiliki komitmen yang tinggi untuk menuntun dan memberi motivasi agar seluruh pihak yang terlibat dalam pelayanan publik dapat bergerak cepat, kreatif, inovatif, dan profesional dalam elakukan perbaikan pelayanan.
Dalam sambutannya Ketua Tim Kerja Informasi dan Hubungan Masyarakat Setditjen Yankes menyampaikan bahwa Pengelolaan pemerintahan berbasis digital atau digital governance adalah sebuah keniscayaan. Dimana kehadirannya mengubah paradigma birokrasi yang kaku, berbelit-belit, dan lambat, menjadi pola interaksi yang lebih interaktif, cair, dan cepat antara pemerintah dan masyarakat.
“Humas sebagai garda terdepan pemberi layanan publik sudah sepatutnya beradaptasi dengan memiliki kemampuan untuk merespon ruang komunikasi yang semakin terbuka lebar tersebut, serta lebih adaptif, termasuk di dalam menghadirkan langkah inovatif pada pola interaksi pelayanan publik.”, ungkap Haidar Istiqlal, S.Kom, MARS.
Untuk diketahui, pada workshop kali ini narasumber yang diundang terdiri dari Komisi Informasi Publik (KIP), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB), Perhimpunan Humas Rumah Sakit Indonesia (Perhumasri), dan Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik (Rokomyanlik) Setjen Kemenkes.
