Kemenkes RI Gelar Kampanye dan Advokasi Keselamatan Pasien, Pemprov NTB Ikhtiarkan Penguatan SDM dan Fasilitas Kesehatan
Mataram - Direktorat Mutu Pelayanan Kesehatan, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI menggelar kampanye dan advokasi keselamatan pasien di Gedung Dome, Universitas Mataram, kemarin (18/3). Kampanye dan advokasi keselamatan pasien ini meliputi fasilitas pelayanan kesehatan, organisasi profesi, asosiasi pendidikan, dan di masyarakat.
Kegiatan tersebut dihadiri sejumlah narasumber. Di antaranya Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB Dr. dr. H. Lalu Hamzi Fikri, MM.MARS; Direktur Mutu Pelayanan Kesehatan Kemenkes RI dr. Yanti Herman, MH.Kes.; Ketua Komite Nasional Keselamatan Pasien dr. Bambang Tutuko, Sp.An (KIC); dan Sekretaris Komite Mutu RS Unram dr. Erly Tibyan Wahyuly; Wakil Rektor Bagian Perencanaan, Kerja Sama, dan Sistem Informasi Universitas Mataram Prof Akmaluddin, ST., M.SC (Eng)., Ph.D.
Peserta terdiri atas mahasiswa Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Mataram, perwakilan Rumah Sakit Universitas Mataram, dan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Mataram.
Kegiatan ini merupakan agenda kerja Direktorat Mutu Pelayanan Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI. Tujuannya dalam rangka mengakomodir upaya membangun budaya keselamatan pasien menuju zero harm di fasilitas pelayanan kesehatan.
Selain itu, kegiatan tersebut merupakan program kerja Komite Nasional Keselamatan Pasien (KNKP) yang mengacu pada Global Patient Safety Plan 2021-2030. Yakni diseminasi regulasi keselamatan pasien dan harmonisasi konsep keselamatan pasien pada fasilitas pelayanan kesehatan dan lembaga pendidikan.
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB Dr. dr. H. Lalu Hamzi Fikri, MM.MARS., dalam sambutannya mengatakan, kondisi masyarakat di era saat ini membutuhkan pelayanan kesehatan yang bermutu.
Pelayanan kesehatan terbaik dipengaruhi oleh salah satu unsur yakni patient safety atau keamanan pasien. Hal ini menjadi isu yang terus digaungkan pemerintah baik pada skala provinsi maupun nasional.
“Patient safety adalah suatu sistem yang memastikan keamanan pasien. Sistem yang mencegah terjadinya cidera akibat kesalahan tindakan yang tidak diinginkan,” ungkapnya.
Dr Fikri menambahkan, sebagai wujud komitmen mendukung pelayanan kesehatan yang lebih baik, seluruh kabupaten/kota di NTB telah berstatus UHC (Universal Health Coverage). Dan hampir semua fasilitas kesehatan di NTB sudah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Rektor Bagian Perencanaan, Kerja Sama, dan Sistem Informasi Universitas Mataram Akmaluddin mengungkapkan pandangannya mengenai keselamatan pasien saat membuka kegiatan tersebut.
“Kami (Universitas Mataram) selaku perguruan tinggi penyelenggara pendidikan kedokteran dan kesehatan di Indonesia menganggap bahwa keselamatan pasien bukanlah sekedar agenda. Tapi sebuah komitmen yang tercermin dalam setiap aspek pendidikan dan praktiknya,” katanya.
Sementara itu, sejumlah narasumber juga menyampaikan pemaparannya tentang kampanye keselamatan pasien. Di antaranya Direktur Mutu Pelayanan Kesehatan Kemenkes RI Yanti Herman; Ketua Komite Nasional Keselamatan Pasien Bambang Tutuko; dan Sekretaris Komite Mutu RS Unram Erly Tibyan Wahyuly.
Dalam paparannya, narasumber menjelaskan tentang kampanye keselamatan pasien melalui penyampaian materi mengenai kebijakan mutu dan keselamatan pasien, budaya keselamatan, dan penerapan upaya keselamatan pasien di rumah sakit.
Provinsi NTB Berstatus UHC
Sementara itu, Provinsi NTB sudah mendapatkan status Universal Health Coverage (UHC). Status ini diberikan BPJS Kesehatan karena capaian cakupan kepesertaan BPJS kesehatan sudah mencapai 97,51 persen.
Cakupan kepesertaan ini adalah bentuk sistem penjaminan untuk memastikan tiap warga memiliki akses yang adil terhadap layanan kesehatan yang promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, bermutu, dan terjangkau.
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB Dr Fikri mengatakan, keberhasilan yang diraih Pemprov NTB ini sebagai momentum untuk melihat hasil dari upaya dan kerja keras dalam rangka meningkatkan layanan kesehatan masyarakat.
Cakupan kepesertaan ini merupakan sebuah visi yang diwujudkan melalui kerja keras, kolaborasi, dan komitmen yang kuat. ”Cakupan BPJS Kesehatan Provinsi NTB sebesar 97,51 persen. Angka ini berada di atas target nasional yaitu 95 persen,” katanya.
Dr Fikri menambahkan, Pemprov NTB tengah berupaya meningkatkan kualitas layanan kesehatan. Melalui penguatan sumber daya manusia dan penambahan fasilitas kesehatan. “Peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat harus dibarengi ketersediaan layanan kesehatan dan sumber daya manusia,” katanya.
