SOSIALISASI PENERAPAN PERPRES NO 16 TAHUN 2018 DAN APLIKASI PENERAPAN SPSE VERSI 4.2 DI LINGKUNGAN DITJEN YANKES

Tanggal : 20-Aug-2018 | Dilihat : 946 kali

Bandung  - Dengan terbitnya Peraturan Presiden No 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan melalui Sekretariat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan menyelenggarakan Workshop Layanan Pengadaan dengan mengusung tema Sosialisasi Penerapan Perpres No 16 Tahun 2018 dan Aplikasi Penerapan Sistem Pengadaan Secara Elektronik Versi 4.2 di Kota Bandung, 12-15 Agustus 2018.

Pada tanggal 16 Maret 2018, Presiden telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) terbaru yaitu Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Perpres Nomor 16 Tahun 2018 pengganti Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerinlah dan berlaku pada Juli 2018.

Workshop tersebut merupakan salah satu program peningkatan kompetensi dan kemampuan SDM bidang kesehatan dalam hal pengadaan barang dan jasa pemerintah yang menjadi tanggung jawab Sekretariat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan selaku pembina Unit Pelaksana Teknis di Bawah Lingkungan Ditjen Yankes.

Maksud dan tujuan diselenggarakannya Workshop terbut adalah pertemuan adalah agar SDM khususnya pejabat pengelola pengadaan barang/jasa memiliki kompetensi dan kemampuan di bidang pengadaan barang dan jasa, sehingga dapat menghasilkan barang dan jasa yang memenuhi kebutuhan pengguna anggaran/end user  denganmemperhatikan efisiensi dan efektifitas serta azas manfaal dari barang/jasa tersebut.

Hal tersebut dilakukkan karena Pengadaan barang/jasa pemerintah mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk peningkatan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian nasional dan daerah. Untuk itu Pengadaan barang/jasa pemerintah semakin didorong untuk memberikan value for money dengan tidak lagi mengejar barang/jasa dengan harga termurah. Salah satu caranya adalah

dengan membangun goverment e-marketplace.

Sesditjen Yankes dalam sambutannya mengatakan bahwa, “Perpres No 16 Tahun 2018 mengamanatkan bahwa pengadaan barang/jasa harus menjadi lebih sederhana, tidak berbelit-belit, mudah dikontrol, di cek dan diawasi serta memprioritaskan penggunaan produk dalam negeri, mendorong produk usaha kecil dan menengah yang ada di daerah serta memiliki arah semangat pemerataan. Sehingga pengadaan barang/jasa pemerintah tidak sekadar mencari harga termurah dari penyedia namun pengadaan saat ini berubah menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, dan penyedia.”