RKBMN DALAM UPAYA MENERTIBKAN PENGELOLAAN BMN

Tanggal : 07-Sep-2018 | Dilihat : 840 kali
Bandung (04/09) - Laporan BMN juga merupakan hal yang sangat penting dan mempunyai andil besar terhadap hasil pemeriksaan Laporan Keuangan yang dilakukan oleh BPK. Opini apa yang akan didapatkan oleh Kementerian Kesehatan sangat dipengaruhi tertib atau tidaknya pengelolaan BMN, demikian sambutan Sekretaris Ditjen Pelayanan Kesehatan yang dibacakan oleh Kepala Biro Keuangan  dan BMN Kemenkes, Drs. Setyo Budi Hartono, MM saat membuka pertemuan dalam rangka penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) Ditjen Pelayanan Kesehatan.

Pertemuan ini diselenggarakan sebagai salah satu dari siklus pengelolaan BMN yaitu perencanaan kebutuhan dan penganggaran. Menurut PP nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan BMN/D dan Peraturan Menteri Keuangan RI nomor 150  tahun 2014 tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara, RKBMN merupakan kegiatan merumuskan rincian kebutuhan BMN/D untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang.

RKBMN meliputi perencanaan pengadaan BMN dan perencanaan pemeliharaan BMN. Adapun prinsip perencanaan kebutuhan BMN sebagaimana tercantum pada Permenkeu nomor 150 tahun 2014 meliputi:

a. RKBMN memuat informasi berupa unit BMN yang direncanakan untuk

    dilakukan pengadaan dan/atau pemeliharaan,

b. RKBMN disusun oleh pengguna barang dengan berpedoman pada     Renstra K/L, Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK),

c. Untuk pengadaan BMN memperhatikan ketersediaan BMN yang ada     pada K/L,

d. Untuk pemeliharaan BMN memperhatikan daftar barang yang memuat     informasi mengenai status barang dan kondisi barang.

Setyo menambahkan bahwa usulan RKBMN merupakan kewajiban satker untuk menyusun dan mengusulkan sebagai dasar penyusunan RKA-K/L dua tahun mendatang. Penyusunan RKBMN tahun 2018 adalah untuk kebutuhan tahun 2020. Sehingga usulan kebutuhan BMN yang tidak dimasukkan dalam RKBMN tahun 2018 tidak dapat dianggarkan pada tahun 2020.

Dalam penyusunan RKBMN, untuk yang nilai satuannya lebih dari 100 juta menggunakan Sistem Informasi Manajemen Aset negara (SIMAN). Aplikasi SIMAN digunakan untuk perencanaan, penggunaan, pemeliharaan, penatausahaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penghapusan sampai dengan pengawasan dan pengenadalian BMN.  Dimana data SIMAN bersumber dari data SIMAK BMN. SIMAN menyiapkan fitur untuk melengkapi data SIMAK BMN dengan atribut aset dalam rangka mendukung pengelolaan BMN.

Pada pertemuan yang dihadiri oleh perwakilan pejabat atau staf menangani pengelolaan/penyusunan BMN dan penyusunan perencanaan anggaran pada 6 satker Kantor Pusat dan 49 satker daerah UPT Vertikal di lingkungan Ditjen Pelayanan Kesehatan, Bagian Pengelolaan BMN Setjen Kemenkes, dan tim Reviu Itjen Kemenkes ini juga disampaikan panduan teknis penyusunan RKBMN dalam aplikasi SIMAN oleh narasumber dari Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi (PKNSI), Ditjen Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan RI. Kegiatan ini diakhiri dengan desk tingkat satker dan unit eselon I dengan Inspektorat Jenderal Kemenkes.

(*/ iwj - Hukormas Ditjen Yankes)