SOSIALISASI PEDOMAN PEMBANGUNAN DAN PENINGKATAN FUNGSI BANGUNAN PUSKESMAS PERBATASAN

Tanggal : 12-Apr-2017 | Dilihat : 1386 kali

Jakarta (12/4) – Pertemuan yang bersifat koordinatif dengan melibatkan berbagai unsur yang terkait dengan rencana pembangunan 124 Puskesmas yang terletak di daerah perbatasan baik lintas program maupun lintas sektor. Peserta pertemuan ini di hadiri dari 48 Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dengan Puskesmas perbatasan, 15 Dinas Kesehatan Propinsi,  Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan, unit- unit terkait di Kementerian Kesehatan serta para Tenaga Ahli Perencana yang akan terlibat dalam proses pembangunan Puskesmas.

Penyelenggaraan pertemuan tersebut melakukan sosialisasi terhadap Pedoman Pembangunan Dan Peningkatan Fungsi Bangunan Puskesmas Perbatasan yang baru dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan.

Dalam sambutannya dr. Bambang Wibowo,Sp.OG(K), MARS sebagai Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan menyamapaikan; Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya (Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat). Dalam Permenkes tersebut dinyatakan juga bahwa salah satu prinsip penyelenggaraan Puskesmas adalah pemerataan dimana dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan Puskesmas harus dapat diakses dan terjangkau oleh seluruh masyarakat di wilayah kerjanya secara adil tanpa membedakan status sosial, ekonomi, agama, budaya dan kepercayaan.

Untuk mendukung hal tersebut perlu dilakukan berbagai upaya penguatan. Upaya penguatan tersebut antara lain dilakukan melalui pemenuhan sumber daya Puskesmas antara lain sarana (bangunan), prasarana dan alat kesehatan. Dari 124 Puskesmas perbatasan yang menjadi target, hanya terdapat 45 % puskesmas yang memiliki sarana, prasarana dan alat sesuai dengan standar. Sebagai konsekuensinya perlu adanya berbagai intervensi yang harus dilakukan agar target pemenuhan standar Sarana, Prasarana dan Peralatan Kesehatan (SPA) di Puskesmas tersebut sesuai standar.

Sebagai tindak lanjutnya Kementerian Kesehatan dalam hal ini Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan juga menerbitkan Pedoman pembangunan dan peningkatan fungsi bangunan di 124 Puskesmas Perbatasan. Pedoman ini bertujuan untuk menjaga mutu dan kualitas bangunan yang diselenggarakan di puskesmas juga dimaksudkan sebagai acuan bagi 124 Puskesmas dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan dan peningkatan fungsi bangunan tersebut. Sehingga pada akhir tahun 2017 diharapkan seluruh kegiatan yang terkait dengan pemenuhan sarana prasarana dan alat kesehatan di 124 Puskesmas perbatasan dapat diselesaikan.

**Berita ini disiarkan oleh Bagian Hukormas, Sekretariat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi melalui nomor telepon : 021-5277734 atau alamat e-mail : humas.yankes@gmail.com