PERTEMUAN PENGUATAN, SOSIALISASI DAN PERAN KOMITE ETIK DAN HUKUM RUMAH SAKIT (GROUP III – RS VERTIKAL, RUJUKAN PROVINSI & RUJUKAN REGIONAL)

Tanggal : 15-Mar-2018 | Dilihat : 1572 kali

Bogor (12/03) - Pertemuan Penguatan, Sosialisasi dan Peran Komite Etik dan Hukum Rumah Sakit (Group III ) di buka oleh Sekretaris Ditjen Pelayanan Medik  Dr. dr. Agus Hadian Rahim, Sp. OT(K), M.Epid, MH.Kes dihadiri oleh Rumah Sakit Rujukan Nasional, Rumah Sakit Rujukan Propinsi, Rumah Sakit Rujukan Regional, Rumah Sakit Vertikal UPT Ditjen Pelayanan Kesehatan, Direktur Utama dan Direktur Rumah Sakit, Ketua Komite Etik dan Hukum RS, Ketua SPI RS dan Perwakilan dewan Pengawas RS yang dilaksanakan di Bogor.

Dalam sambutannya Sekretaris Ditjen Yankes menyampaikan Aspek etik seringkali tidak dapat dipisahkan dari aspek hukumnya, oleh karena banyaknya norma etik yang telah diangkat menjadi norma hukum, atau sebaliknya norma hukum yang mengandung nilai-nilai etika. Aspek etik kedokteran yang mencantumkan juga kewajiban memenuhi standar profesi mengakibatkan penilaian perilaku etik seseorang tenaga medis yang diadukan tidak dapat dipisahkan dengan penilaian perilaku profesinya. Etik yang memiliki sanksi moral dipaksa berbaur dengan keprofesian yang memiliki sanksi disiplin profesi yang bersifat administratif.

Seiring dengan perkembangan teknologi kedokteran baru dan pemanfaatan baru dari teknologi lama melahirkan pengembangan kebijakan dan pedoman/prosedur dalam memecahkan dilema etik sehingga diperlukan pedoman (guideance) untuk menyelesaikan konflik nilai (uncertainty and disagreement). Atas pertimbangan itu pengelolaan rumah sakit tidak lagi didasarkan pada norma etis dan moral, tetapi juga harus berpedoman pada peraturan internal rumah sakit, namun tidak berarti bahwa norma etik tidak diperhatikan, oleh karena norma hukum saja hanya akan membawa rumah sakit kepada tingkatan dasar etik yang berada di bawah rumah sakit yang etis.

Pengaturan penyelenggaraan Komite Etik dan Hukum Rumah Sakit saat ini sangat diperlukan agar penyelenggaraan Komite Etik dan Hukum Rumah Sakit terdapat kesamaan/standar dalam pembentukkannya, mengingat terdapat perbedaan antara tiap- tiap rumah sakit. Manfaat yang sangat besar akan diperoleh berbagai pihak apabila dalam penyelenggaraan komite etik dan hukum telah memiliki pedoman, adanya kepastian hukum dalam melaksanakan tugas, batasan kewenangan, hak, kewajiban, tata hubungan kerja dan tanggung jawab yang jelas dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang baik, beretika dan sesuai norma serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sekretaris Ditjen Yankes berharap, Rumah Sakit yang sudah menandatangani Kesepakatan Bersama ini akan berkomitmen untuk membentuk dan mengaktifkan organisasi Komite Etik dan Hukum Rumah Sakit.

Dalam rangka mewujudkan komitmen penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan professional dengan menjunjung tinggi norma etika dan hukum, sikap profesional oleh tenaga kesehatan dan pengelola serta integritas di rumah sakit, perlu diatur penyelenggaraan Komite Etik dan Hukum di rumah sakit sehingga dapat memberikan gambaran yang komprehensif terhadap kebutuhan komite etik dan hukum rumah sakit, terkait dengan penyelenggaraan, struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan hingga strategi penyelesaian kasus dan  mekanisme penanganannya terkait etik dan hukum di rumah sakit  dengan metode Training  Of  Trainer (ToT).

Diharapkan setelah mengikuti acara ini, saudara dapat melakukan sosialisasi dan menerapkan penyelenggaraan etik kepada seluruh pihak di rumah sakit. yang terkait etik dan hukum di rumah sakit dan peningkatan kemampuan SDM Rumah Sakit dalam menangani masalah/kasus etik dan hukum perumahsakitan