PERTEMUAN MONITORING DAN EVALUASI PERCEPATAN PELAKSANAA AKREDITASI RUMAH SAKIT WILAYAH TENGAH

Tanggal : 21-Jul-2018 | Dilihat : 808 kali

Jakarta (19/07) – Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Selaku Penanggung Jawab Bidang Pelayanan Kesehatan di Indonesia Khususnya Direktorat Mutu dan Pelayanan Kesehatan menyelenggarakan Pertemuan Pertemuan Monitoring dan Evaluasi Percepata Pelaksanaa Akreditasi Rumah Sakit Wilayah Tengah pada 19-21 Juli 2018 di Jakarta. Pertemuan tersebut digelar atas dasar amanat Undang-undang Nomor 44 Tahun 2019 dimana dalam aturannya Setiap Rumah Sakit harus Terakredasi.

Petemuan yang dibuka langsung oleh Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan dr. Bambang Wibowo, Sp.OG(K), MARS tersebut diikuti oleh perwakilan Dinkes Provinsi, Dinkes Kabupaten/Kota dan RS penerima DAK 2016-2017 yang belum terakreditasi dan RS penerima DAK 2018, yang berasal dari 14 Provinsi yaitu Bengkulu, Lampung, Kepulauan Riau, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan NTT, serta unit kerja di Kernenterian Kesehatan.

Dalam Arahannya, Dirjen Yankes mengungkapkan bahwa, “Pertemuan Monitoring dan Evaluasi Percepatan Pelaksanaan Akreditasi Rumah Sakit Wilayah Tengah diselenggarakan guna mengidentifikasi masalah yang dihadapi RS dalam akrcditasi dan menyusun rencana tindak lanjut penyelesaian masalah. Untuk itu dengan adanya pertemuan ini diharapkan para Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota sebagai Pembina wilayah dan representasi pemilik RS diharapkan dapat meningkatkan peran dan fungsi pembinaan dan pengawasan mutu dan akreditasi RS di wilayahnya.”

Direktur Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan memaparkan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan RS maka Pemerintah telah mengalokasikan Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK NF) akreditasi rumah sakit sebanyak 195 RS pada tahun 2016, 97 RS pada tahun 2017 dan 85 RS pada tahun 2018. Beradasarkan hasil evaluasi Direktorat Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan menunjukkan bahwa 521 RS pemerintah yang berada di 360 Kabupaten/Kota telah terakreditasi nasional. Jumlah RS penerima DAK NF Tahun 2016-2017 yang belum terakreditasi sebanyak 48 RS, sedangkan 2 RS penerima DAK NF 2018 telah terakreditasi. Oleh karna itu perlu dilakukan monitoring dan evaluasi percepatan pelaksanaan akreditasi RS.

Akreditasi rumah sakit adalah bukan sebagai kewajiban untuk memenuhi syarat bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, atau syarat sebagai rumah sakit rujukan nasional, provinsi atau regional, atau syarat untuk kenaikan kelas, tetapi jadikan Akreditasi sebagai sebuah kebutuhan. Karena Regulasi yang dibangun dalam akreditasi dilakukan untuk mendorong fasilitas pelayanan kesehatan khususnya rumah sakit untuk menerapkan tata kelola manajerial dan tata kelola klinik yang baik (good corporate governance), yang akhirnya dapat meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit, memberikan perlindungan keselamatan bagi pasien, meningkatkan perlindungan bagi masyarakat, sumber daya manusia di rumah sakit dan rumah sakit sebagai institusi, untuk mendukung program pemerintah di bidang kesehatan, serta meningkatkan profesionalisme rumah sakit Indonesia di Mata Internasional, tegas Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan di Akhir arahannya.