PERTEMUAN LINTAS SEKTOR BAHAS NATIONAL ACTION PLAN UNTUK PRA DI INDONESIA

Tanggal : 13-Jan-2017 | Dilihat : 2285 kali

Bekasi – Kementerian Kesehatan melalui Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan menyelenggarakan pertemuan lintas sektor, Workshop Penyusunan National Action Plan (NAP) untuk Pengendalian Resistensi Antimikroba di Indonesia (11/1).

Pertemuan dihadiri oleh 70 peserta yang merupakan perwakilan dari Kementerian Pertanian, Kementerian Perikanan dan Kelautan, Kementerian Pertahanan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Ristek Dikti, Kementerian Keuangan, dan BPOM. Pertemuan yang diselenggarakan selama tiga hari (11-13 Januari 2017) ini bertujuan untuk menyamakan pemahaman mengenai atribut/ faktor-faktor yang terkait dengan rencana aksi nasional AMR yang efektif serta memfasilitasi proses penyusunan renaksi nasional pengendalian resistensi antimikroba secara komprehensif yang melibatkan multi sector terkait, sejalan dengan renaksi global dengan pendekatan one health. Untuk menunjang pemahaman terkait dengan PRA ini, turut hadir sebagai pembicara konsultan WHO Dr. Manish Kakkar, konsultan FAO Mr. David Speksnijder, serta konsultan WHO Indonesia Dr. Salma Burton.

Dalam sambutan Dirjen Pelayanan Kesehatan yang dalam hal ini diwakilkan oleh Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan (PKR), dr. Tri Hesty Widyastoety, Sp.M, MPH memaparkan bahwa resistensi antimikroba tengah mengancam Negara-negara di dunia. Di Eropa dan Amerika Serikat, Resisensi antimikroba ini menyebabkan setidaknya 50.000 kematian pertahun. Bahkan di Afrika dan Asia, tercatat hingga tahun 2014, kematian akibat resistensi antimikroba ini menembus angka 700.000 Diperkirakan pada tahun-tahun berikutnya angka ini akan terus meningkat bahkan dapat menembus angka kematian akibat kanker.

“Masalah ini bukanlah masalah enteng, untuk menyikapi hal tersebut, diperlukan upaya serius untuk mengatasi hal tersebut, dengan terlebih dahulu dilakukan penyamaan persepsi dari berbagai lembaga yang terkait dengan isu resistensi antimikroba ini,” tutur Direktur PKR.

Sebagai langkah awal, Kementerian Kesehatan telah menyusun peta strategi dalam Pengendalian Resistensi Antimikroba untuk lima tahun (2015-2019) baik di sektor kesehatan maupun lintas sector. Salah satu wujud nyata dari implementaasinya adalah dengan Program Pengendalian Resistensi Antimikroba (PPRA) di RS dan fasyankes primer terlebih dengan peningkatan pemahaman AMR, penurunan konsumsi antibiotik, serta regulasi penjualan antibiotik secara bebas.

Diharapkan, dari pertemuan ini didapatkan persamaan persepsi dari seluruh stakeholder terkait dengan rencana aksi global serta terwujudnya dokumen draft rencana aksi nasional pengendalian resistensi antimikroba yang melibatkan sektor-sektor terkait. ***(DNI)