PERTEMUAN BIMTEK PEMBIMBING AKREDITASI RUMAH SAKIT REGIONAL BARAT

Tanggal : 25-Apr-2016 | Dilihat : 2671 kali

Jakarta - Pertemuan Bimtek Pembimbing Akreditasi RS Regional Barat dibuka oleh Direktur Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan, dr. Eka Viora, Sp.KJ yang dihadiri oleh Ketua Eksekutif Komite Akreditasi Rumah Sakit, Para Narasumber, Para Direktur Rumah Sakit dan Peserta Workshop pada tanggal 13 April 2016 di Hotel Best Western.

Pertemuan Bimtek Pembimbing Akreditasi RS Regional Barat ini dilaksanakan selama 4 (empat) hari dan diikuti oleh 60 peserta dari 23 RS Pemerintah di Regional Barat, dan diharapkan dapat menghasilkan SDM yang kompeten dalam menunjang upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien di semua RS di Indonesia dan percepatan pencapaian target akreditasi.

Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dinyatakan bahwa RS wajib melakukan peningkatan mutu dan menyediakan pelayanan yang terstandar. Hal ini dapat dicapai melalui proses akreditasi berkala setiap tiga tahun sekali. Pelayanan yang sesuai standar dan upaya peningkatan mutu RS harus mendapatkan pengakuan dari pemerintah melalui lembaga Akreditasi yang telah ditunjuk yaitu KARS untuk akreditasi nasional dan untuk akreditasi international, Joint Commission Internasional (JCI) sesuai dengan Kepmenkes Nomor 407 Tahun 2015. Selain itu, akreditasi rumah sakit juga menjadi persyaratan dalam kerjasama RS dengan BPJS Kesehatan. Hal ini diatur dalam Permenkes No. 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada JKN. Dalam Permenkes No. 99 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Permenkes No. 71 tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada JKN masa transisi akreditasi RS sebagai persyaratan dengan BPJS diperpanjang 5 tahun.

Pada peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan rujukan, Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan telah menetapkan indikator yaitu jumlah Kabupaten/Kota yang memiliki minimal 1 (satu) RSUD yang tersertifikasi Akreditasi Nasional. Adapun jumlah target Kabupaten/Kota yang memiliki minimal satu RSUD terakreditasi sampai Tahun 2019 sebanyak 481 Kabupaten/Kota. Pencapaian target ini tidaklah mudah, terlihat dari penambahan jumlah rumah sakit terakreditasi yang masih lambat, sedangkan secara bertahap target tersebut harus tercapai. Sejak diberlakukannya Standar Akreditasi Nasional versi Tahun 2012 hingga saat ini baru 336 RS yang terakreditasi Jumlah tersebut baru mencapai 13,3% dari total 2.519 RS yang ada di Indonesia. Oleh karena itu diperlukan dukungan dari seluruh pihak yang terkait karena peningkatan mutu pelayanan kesehatan merupakan tanggung jawab bersama.

Dalam visi dan misi Presiden RI yang disampaikan 9 Nawacita, kita sebagai insan kesehatan mempunyai tugas berkontribusi pada agenda ke-5 untuk mewujudkan manusia mandiri dan sehat. Cita-cita Program Indonesia Sehat yang dalam Rencana Strategis (Renstra) Kemenkes diwujudkan dalam penguatan kesehatan yang diharapkan menghasilkan keluarga sehat. Dalam Renstra tersebut ada 3 pilar, yaitu: 1). Paradigma Sehat, 2). Penguatan Pelayanan Kesehatan dan 3). Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Adapun dalam pilar penguatan pelayanan kesehatan diwujudkan dalam program peningkatan akses dan peningkatan mutu dengan penerapan pendekatan continuum of care dan intervensi berbasis kesehatan (health risk).

Untuk mendorong pencapaian akreditasi RS, Pemerintah telah menurunkan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik bagi rumah sakit di Indonesia dengan harapan pada akhir tahun ini RS tersebut terakreditasi. Penggunaan anggaran tersebut ditujukan selain untuk persiapan akreditasi seperti pelatihan, workshop, bimbingan dan survei simulasi. Anggaran DAK Non Fisik TA 2016 tersebut juga ditujukan untuk survey akreditasi RS. Diharapkan sebanyak 191 RS yang belum terakreditasi nasional 2012 akan dapat terakreditasi. Dengan demikian target indikator Kabupaten/Kota yang memiliki RS terakreditasi dapat tercapai.

Selain alokasi anggaran yang dikucurkan untuk persiapan akreditasi RS target, Pemerintah Pusat wajib menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang diharapkan dapat membantu/mendorong tercapainya indikator kinerja tersebut melalui anggaran pusat TA 2016 telah direncanakan 2 kegiatan besar yaitu: 1. Peningkatan kapasitas tim pendamping di wilayah barat, tengah dan timur, 2. Peningkatan kapasitas survei verifikator di barat, tengah dan timur. eti

*Berita ini disiarkan oleh Bagian Hukormas, Sekretariat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi melalui nomor telepon: 021-5277734 atau alamat e-mail: humas.yankes@gmail.com