DINAS KESEHATAN PROVINSI IKUT PANTAU FASYANKES TERAKREDITASI

Tanggal : 25-Nov-2017 | Dilihat : 2032 kali

Yogyakarta – Dalam membangun tata kelola organisasi dan tata kelola program yang baik, dibutuhkan sebuah akreditasi agar tercipta budaya mutu dan keselamatan pasien, sekaligus perbaikan kinerja dan mutu pelayanan kesehatan secara bertahap dan berkesinambungan. Tentunya, pelaksanaan tersebut tidak terlepas dari peran Dinas Kesehatan Provinsi.

“Kita sadari bahwa Dinas Kesehatan Provinsi sudah paham untuk akreditasi FKTP, karena jika Kemenkes membuat roadmap mengikutsertakan Dinas Kesehatan Provinsi yang sudah mengetahui Puskesmas mana saja yang siap di akreditasi, sehingga Kemenkes mendapatkan usulan akreditasi puskemas. Tetapi berbeda dengan akreditasi rumah sakit, biasa yang terjadi rumah sakit langsung melakukan usulan ke Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) tidak melalui Dinas Kesehatan Provinsi. Akhirnya, Dinas Kesehatan Provinsi tidak mengetahui jumlah rumah sakit terakreditasi di wilayahnya. Padahal rumah sakit menjadi UPTD Dinas Kesehatan Provinsi,” ungkap Direktur Mutu dan Akreditasi dr. Eka Viora, Sp.KJ saat pembukaan Sosialisasi Standar Akreditasi Puskesmas, Rumah Sakit dan Laboratorium Kesehatan (22/11).

Selain itu juga, berbagai insiden keselamatan pasien bisa saja terjadi di fasyankes, seperti kasus vaksin palsu, bupivacaine, kasus bayi Debora maupun adanya kebakaran di rumah sakit dan banyak insiden lain yang tidak dilaporkan.

“Untuk menghadapi berbagai insiden tersebut, seluruh pihak perlu bekerja sama mulai dari level regulator hingga level mikro, hal ini dimaksudkan agar menjamin upaya peningkatan mutu pelayanan Puskesmas, Rumah Sakit dan Laboratorium Kesehatan yang lebih berkualitas,” ucap dr. Eka Viora. 

Hal demikian tentu tidak diharapkan, sebagai Pemerintah Daerah perlu melakukan terobosan, regulator, perlu memperbaiki standar dan proses perijinan, akreditasi (sertifikasi mutu serta keselamatan pasien), mengembangkan sistem dan melakukan upaya pemerataan fasyankes dan SDM-nya, memberikan informasi kepada masyarakat dan media massa mengenai tingkat mutu sarana pelayanan kesehatan, mengembangkan sistem rujukan daerah, regional hingga nasional, dan melakukan pembinaan mutu dan akreditasi pelayanan kesehatan, baik melalui pendampingan pra survei dan monitoring paska akreditasi untuk memastikan terbangunnya upaya peningkatan mutu secara bertahap dan berkesinambungan (Continous Quality Improvement).

**Berita ini disiarkan oleh Bagian Hukormas, Sekretariat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi melalui nomor telepon : 021-5277734 atau alamat e-mail : humas.yankes@gmail.com