PERTEMUAN PEMBAHASAN DRAFT PEDOMAN PENGUKURAN DAN EVALUASI MUTU PELAYANAN DI RUMAH SAKIT

Tanggal : 26-Sep-2017 | Dilihat : 1991 kali

Jakarta (25/09) - Rumah sakit sebagai institusi pelayanan kesehatan diharuskan  menyelenggarakan pelayanan yang paripurna. Rumah Sakit di Indonesia terus berkembang baik jumlah, jenis maupun kelas rumah sakit sesuai dengan kondisi atau masalah kesehatan masyarakat. Guna meningkatkan mutu dan pelayanan kesehatan di rumah sakit, maka Ditjen Pelayanan Kesehatan melalui Direktorat Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan menyelanggarakan Pertemuan Pembahasan Draft Pedoman Pengukuran dan Evaluasi Mutu Pelayanan di Rumah Sakit, pada 25-27 September 2017 di Hotel Menara Peninsula, Jakarta.

Pertemuan dibuka langsung oleh Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan dr. Bambang Wibowo, Sp.OG(K), MARS. Pertemuan tersebut turut mengundang Deputi Direksi Bidang Jaminan Pembiayaan Kesehatan Rujukan BPJS Kesehatan Jakarta, Ketua Perhimpunan Rumah Sakit Indonesia, Ketua Asosiasi Rumah Sakit Daerah Jakarta, Perwakilan Rumah sakit Vertikal Kementerian Kesehatan, RSUD, dan RS Swasta.

Pengukuran mutu pelayanan kesehatan di rumah sakit diawali dengan penilaian Akreditasi rumah sakit yang mengukur dan memecahkan masalah pada tingkat input dan proses. Rumah Sakit harus menyusun berbagai standar dan prosedur yang telah ditetapkan. Rumah sakit dipacu untuk dapat menilai diri (self assessment) dan memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Sebagai kelanjutan untuk mengukur hasil kerja rumah sakit perlu ada alat ukur yang lain, yaitu instrument mutu pelayanan rumah sakit yang menilai dan memecahkan masalah pada hasil (output). Tanpa mengukur hasil kerja rumah sakit tidak dapat diketahui apakah input dan proses yang baik telah menghasilkan output yang baik pula.

Berbagai pengukuran mutu telah dilakukan oleh berbagai institusi, seperti SPM bidang kesehatan dan SPM rumah sakit (oleh Kemenkes), Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dari Kementerian PAN, Indeks Kualitas Fasilitas Pelayanan Kesehatan (oleh BPJS), akreditasi RS dengan indikator mutu area klinis, manajemen dan keselamatan pasien (oleh KARS), indikator keselamatan pasien (oleh KNKP RS) dll. 

Untuk itu guna mencapai tujuan penyusunan indikator tersebut maka diperlukan adanya buku Pedoman Pengukuran dan Evaluasi Mutu Pelayanan di Rumah Sakit agar dapat dijadikan acuan Rumah Sakit, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Provinsi dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian serta pengawasan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan mutu pelayanan rumah sakit.

Penyusunan pedoman dimaksudkan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di rumah sakit secara efektif, efisien dan berkesinambungan serta tersusunnya sistim monitoring pelayanan rumah sakit melalui indikator mutu pelayanan. Sehingga dapat tercapainya tujuan pembangunan yaitu tercapainya kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk agar dapat mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal.

Dalam pembahasan draft pedoman tersebut, Dirjen Menekankan bahwa, "perlu dipertimbangkan terkait waktu penetapan dan masa berlakunya. Hal tersebut menjadi perhatian, karena selama ini melihat banyaknya peraturan-peraturan yang waktu berlakunya terlalu singkat dan terlalu lama proses penetapannya sehingga target pembangunan kesehatan nasional dapat segera terwujud". 

dr. Bambang meminta draft ini menjadi prioritas dan dapat segera ditetapkan. Karena Tujuan Pembangunan Kesehatan adalah tercapainya kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk agar dapat mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal, sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum dari Tujuan Nasional.