PEMENUHAN SARANA PRASARANA ALAT KESEHATAN (SPA) PADA PUSKESMAS PERBATASAN DAN TERTINGGAL

Tanggal : 25-Jan-2018 | Dilihat : 1261 kali

Jakarta 24/1/2018 - Pertemuan Tehnis Pemenuhan Sarana Prasarana Alat Kesehatan  (SPA) pada Puskesmas Perbatasan dan Tertinggal yang di buka oleh Direktur Fasilitas Pelayanan Kesehatan dr. Andi Saguni,MA di Hotel Four Points By Sheraton Jakarta Thamrin dihadiri oleh 45 Dinkes Kab/Kota dengan puskesmas perbatasan/tertinggal, 13 Dinkes propinsi, Direktorat Fasyankes serta unit utama terkait. tujuan pertemuan ini untuk melaksanakan evaluasi dan koordinasi dalam pelaksanaan pembangunan Puskesmas Perbatasan dan Tertinggal sehingga mutu  dan kehandalan bangunan puskesmas perbatasan dapat terjaga.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 dinyatakan bahwa salah satu prinsip penyelenggaraan Puskesmas adalah pemerataan dimana dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan Puskesmas harus dapat diakses dan terjangkau oleh seluruh masyarakat di wilayah kerjanya. Untuk itu perlu dilakukan berbagai upaya penguatan. Upaya penguatan tersebut antara lain dilakukan melalui pemenuhan sumber daya Puskesmas yaitu sarana (bangunan), prasarana dan alat kesehatan. Berdasarkan data ASPAK didapatkan informasi bahwa terdapat 33,34 % puskesmas yang belum memenuhi standard.. Dari prosentase tersebut sebagian terbesar terdapat di wilayah propinsi dengan jumlah daerah perbatasan dan tertinggal yang cukup besar

Tahun 2017 Kementerian Kesehatan melakukan berbagai upaya perbaikan guna mendukung pelayanan kesehatan di Puskesmas yang berada di daerah perbatasan dan daerah tertinggal. Salah satu diantaranya adalah pemenuhan sarana, prasarana dan alat melalui dana DAK afirmasi. Salah satu kegiatan dalam DAK afirmasi adalah pembangunan dan peningkatan fungsi bangunan.

Melalui kegiatan tersebut Kementerian Kesehatan mendorong perbaikan optimalisasi fungsi bangunan Puskesmas yang diselenggarakan melalui pembangunan baru, renovasi/rehabilitasi, peningkatan fungsi Puskesmas dari Non Rawat Inap menjadi Rawat Inap dan penambahan ruangan di Puskesmas. Disamping itu secara paralel dilaksanakan juga kegiatan pemenuhan prasarana dan alat kesehatan. Untuk mendukung keberhasilan kegiatan tersebut Kementerian Kesehatan melaksanakan berbagai upaya dalam bentuk pendampingan, bimbingan, pengawasan dan upaya lain yang mendukung kegiatan tersebut.

Dalam sambutannya Direktur Fasyankes menyampaikan mulai tahun 2017 telah dilaksanakan pembangunan dan pemenuhan prasarana dan alat kesehatan pada 124 puskesmas perbatasan. Disamping itu telah dilaksanakan pula kegiatan pemenuhan sarana, prasarana dan alat kesehatan pada 362 Puskesmas di daerah tertinggal. Selanjutnya melalui dana DAK afirmasi tahun 2018 akan dilakukan kembali kegiatan pembangunan dan pemenuhan prasarana dan alat kesehatan tersebut dengan lokus pada 257 puskesmas di daerah tertinggal dan 7 Puskesmas Perbatasan. Sehingga diharapkan kendala keterbatasan sarana prasarana dan alat kesehatan di Puskesmas perbatasan dan daerah tertinggal dapat diatasi. Pada kesempatan itu juga dilanjutkan dengan penandatangan komitmen pelaksanaan pembangunan puskesmas perbatasan/tertinggal bersumber dana DAK Afirmasi 2018. (eka/amc)