OPTIMALISASI FUNGSI BANGUNAN PUSKESMAS PERBATASAN DAN TERTINGGAL DENGAN DAK AFIRMASI

Tanggal : 18-Jan-2018 | Dilihat : 352 kali

Makassar – “Dalam rencana strategis Kementerian Kesehatan tahun 2015 – 2019 dinyatakan bahwa salah satu sasaran pokok RPJMN 2015 – 2019 adalah meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan terutama di daerah terpencil, tertinggal dan perbatasan”, demikian sambutan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan yang dibacakan oleh Direktur Fasilitas Pelayanan Kesehatan, dr. Andi Saguni, MA pada acara pertemuan teknis pemenuhan sarana prasarana alat (SPA) kesehatan pada puskesmas perbatasan dan tertinggal (17/01).

Pertemuan yang dihadiri oleh perwakilan dinas kesehatan propinsi dan kabupaten yang berada di Indonesia bagian timur ini bertujuan untuk melaksanakan evaluasi dan koordinasi dalam pelaksanaan pembangunan puskesmas sehingga mutu dan kehandalan bangunan puskesmas perbatasan dan tertinggal dapat terjaga.

Dirjen Yankes menambahkan bahwa mengacu Permenkes nomor 75 tahun 2014, Puskesmas sebagai fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama serta mengutamakan upaya promotif dan preventif harus dapat diakses dan terjangkau oleh seluruh masyarakat di wilayah kerjanya.

Dalam rangka mendukung hal tersebut perlu dilakukan berbagai upaya penguatan antara lain melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Afirmasi  untuk pembangunan dan peningkatan fungsi bangunan.  Kemenkes mendorong perbaikan optimalisasi fungsi bangunan puskesmas yang diselenggarakan melalui pembangunan baru, renovasi/rehabilitasi, peningkatan fungsi Puskesmas dari Non Rawat Inap  menjadi Rawat Inap dan penambahan ruangan di puskesmas. Disamping itu secara paralel dilaksanakan juga kegiatan pemenuhan prasarana dan alat kesehatan.

Mulai tahun 2017 telah dilaksanakan pembangunan dan pemenuhan prasarana dan alat kesehatan di 124 puskesmas perbatasan dan pemenuhan SPA pada 362 puskesmas di daerah tertinggal. Pada tahun 2018, melalui DAK afirmatif akan dilakukan kembali kegiatan pembangunan dan pemenuhan prasarana dan alat kesehatan tersebut dengan lokus pada 257 puskesmas di daerah tertinggal dan 7 puskesmas perbatasan. Sehingga diharapkan kendala keterbatasan SPA di Puskesmas perbatasan dan daerah tertinggal dapat diatasi. (iwj/ikj)

**Berita ini disiarkan oleh Bagian Hukormas, Sekretariat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi melalui nomor telepon : 021-5277734 atau alamat e-mail :humas.yankes@gmail.com