OPTIMALISASI PELAYANAN TRB DI INDONESIA

Tanggal : 06-Apr-2018 | Dilihat : 2025 kali

Yogyakarta  -  "Selain sebagai solusi dalam permasalahan infertilitas, Teknologi Reproduksi Berbantu (TRB)  juga diharapkan dapat menjadi salah satu wisata medis di Indonesia", ungkap Dirjen Pelayanan Kesehatan, dr.Bambang Wibowo, Sp.OG(K), MARS pada pembukaan Workshop Pelayanan Teknologi Reproduksi Berbantu (5/4).

 

Pelayanan Teknologi Reproduksi Berbantu (TRB) merupakan upaya memperoleh kehamilan di luar cara alamiah tanpa melalui proses hubungan suami istri (sanggama) apabila cara alami tidak memperoleh hasil, dengan mempertemukan spermatozoa suami dengan sel telur istri di dalam tabung.

Indonesia merupakan salah satu negara yang telah mengikuti perkembangan TRB di dunia dan telah berhasil melaksanakan pelayanan TRB dengan baik di beberapa rumah sakit. Selain itu pemerintah Indonesia juga mendukung melalui regulasi terkait TRB  antara lain Peraturan Pemerintah nomor 61 tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi yang termuat didalamnya mengenai Teknologi Reproduksi Berbantu, dan Permenkes No 43 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Teknologi Reproduksi Berbantu. 

Data menunjukkan bahwa sampai tahun 2017 jumlah rumah sakit yang telah menyelenggarakan pelayanan TRB sebanyak 30 rumah sakit dan (2 klinik yang belum mendapatkan penetapan). Dengan jumlah siklus TRB sebanyak 7699 siklus yang terdiri dari program fresh dan frozen cycles dan rata-rata angka keberhasilan sebanyak 28,64% yaitu angka kehamilan klinis yang disepakati melalui standar internasional yaitu terdapatnya kantung gestasi dalam USG pada kehamilan 6 minggu.

Namun pada penerapan TRB, masih menemukan beberapa kendala, baik dari sisi pelaksanaan teknis maupun sisi etika kedokterannya. Selain itu keterlibatan organisasi profesi dan Dinas Kesehatan sangat diperlukan dalam proses pembinaan dan pengawasannya.

Kurangnya sosialisasi fasilitas pelayanan kesehatan terhadap regulasi pemerintah, tentang penyelenggaraan TRB telah menjadi isu dalam pelayanan TRB. Hal ini tentunya dapat berdampak kurang baik kepada masyarakat sebagai penerima pelayanan.

Oleh karena itu, perlu dilakukan kegiatan pembinaan dalam penyelenggaraan TRB melalui sosialisasi atau diseminasi agar pelayanan TRB dapat terselenggara dengan optimal, aman berkualitas dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat. *iwj/ikj

**Berita ini disiarkan oleh Bagian Hukormas, Sekretariat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi melalui nomor telepon: 021-5277734 atau alamat e-mail:humas.yankes@gmail.com