KOORDINASI KESIAPAN UNTUK MUDIK YANG SEHAT, AMAN, DAN SELAMAT

Tanggal : 10-May-2017 | Dilihat : 1557 kali

Jakarta - “Seiring dengan meningkatnya jumlah pemudik yang melintas antar wilayah baik melalui darat, laut dan udara pada saat Hari Raya Idul Fitri 1438 H/2017 M, maka diperlukan adanya identifikasi faktor risiko kesehatan dan kecelakaan sebagai langkah antisipasi dan pencegahan terjadinya kecelakaan”, demikian sambutan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan, dr. Bambang Wibowo, Sp.OG (K), MARS saat membuka acara Pertemuan Koordinasi Kesiapsiagaan Jajaran Kesehatan di Tingkat Pusat dan Daerah serta Koordinasi Lintas Sektor terkait Arus Mudik/Balik Hari Raya Idul Fitri 1438 H/2017 M (10/5).

dr. Bambang menjelaskan bahwa fasilitas pelayanan kesehatan, khususnya yang berada pada jalur mudik, berperan penting dalam memastikan para pemudik mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, sesuai dengan amanat UU No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang mengamanatkan  bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggungjawab atas ketersediaan sumberdaya, fasilitas dan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan berkesinambungan tanpa mengabaikan mutu pelayanan kesehatan. Dalam mewujudkan kesiapsiagaan tersebut, sangat diperlukan keterlibatan berbagai sektor di tingkat pusat dan daerah.  Oleh karena itu, perlu diadakan pertemuan koordinasi dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan  agar terwujudnya pelaksanaan mudik yang sehat, aman dan selamat.

dr. Gita Maya Koemara Sakti Soepono, MHA sebagai Direktur Pelayanan Kesehatan Primer, dalam membacakan laporan panitia bahwa tujuan pertemuan ini adalah dalam rangka koordinasi kesiapsiagaan jajaran kesehatan dan lintas sektor terkait pada arus mudik/balik serta melakukan validasi data fasilitas pelayanan kesehatan yang di siagakan di jalur mudik/balik pada Hari Raya Idul Fitri 1438 H/ 2017 M. Selain itu, supaya pemerintah dapat mengidentifikasi potensi faktor risiko kesehatan dan kecelakaan dengan belajar dari situasi tahun sebelumnya, dalam rangka meminimalisir risiko dan jumlah kecelakaan.

Ahmad Yani, ATDMT, kasubdit angkutan orang Direktorat Angkutan dan Multimoda Kemenhub sebagai narasumber dalam acara ini menjelaskan bahwa pihak Kemenhub telah mengevaluasi berbagai kejadian tidak diinginkan pada tahun 2016 yaitu Brebes Exit, lintas penyeberangan Merak- Bakauheni dan Ketapang- Gilimanuk supaya tidak terjadi di tahun ini dengan memprediksi jumlah penumpang, penyebaran arus lalu lintas keluar jabodetabek, titik kemacetan, dan rencana fungsional jalan tol Brebes- Semarang.

dr. Achmad Yurianto, Kepala Pusat Krisis Kesehatan menjelaskan empat potensi masalah kesehatan yaitu kecelakaan lalulintas, pemudik sakit, kesehatan pengemudi, promosi kesehatan. Adapun langkah antisipasinya yaitu menyiapkan Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPDGT), menyediakan pos kesehatan di terminal, bandara, pelabuhan, rest area, dan di fasyankes sepanjang jalur mudik/ balik untuk melayani pemudik yang sakit, memeriksa kesehatan pengemudi, serta mengkampanyekan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

Permadi Anggrimulya, SH, SE, kepala urusan administrasi santunan PT. Jasa Raharja sebagai narasumber dalam acara ini menjelaskan bahwa program jaminan sosial yang dijalankan oleh PT Jasa Raharja didasarkan dari UU nomor 33 dan 34 tahun 1964. PT. Jasa Raharja memiliki program pencegahan kecelakaan lalu lintas meliputi penyiapan sarana prasarana untuk pendukung operasional di jalan raya (seperti traffic cone, barikade, camera, hellycam, speed gun), sarana evakuasi korban dan ambulance, menyiapkan lokasi check point untuk pengendara sepeda motor di 12 titik, mengadakan diklat pengemudi, mengadakan kegiatan Safety Riding dan Police & Jasa Raharja Go To Campus, kegiatan dialog public di setiap propinsi, mudik gratis 500 bus dan 4 rangkaian kereta api, dan pengoperasian mobil kendaraan untuk pemeriksaan pengemudi di terminal.

Pertemuan ini dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian Perhubungan RI, Korps Lalu Lintas Kepolisian RI (Korlantas POLRI), PT. Jasa Raharja, Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I  dan Kelas II, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kepala Dinas Kesehatan Kab./Kota, Organisasi Pengusaha Angkutan Darat, dan Perwakilan dari lintas program di Kementerian Kesehatan. (iw/az)

**Berita ini disiarkan oleh Bagian Hukormas, Sekretariat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi melalui nomor telepon : 021-5277734 atau alamat e-mail :humas.yankes@gmail.com