KEMENKES AKAN BANGUN 3 RS UPT DI INDONESIA TIMUR

Tanggal : 02-Feb-2018 | Dilihat : 1173 kali

Sejalan dengan Pemerataan Pembangunan Antar Wilayah Terutama Kawasan Timur Indonesia (KTI) pada RPJMN 2014-2019, bahwa arah kebijakan utama pembangunan wilayah nasional difokuskan untuk mempercepat pemerataan pembangunan antar wilayah yang dapat mendorong transformasi dan akselerasi pembangunan wilayah Kawasan Timur Indonesia termasuk bidang kesehatan.

Untuk itu Kementerian Kesehatan akan membangun RS UPT Vertikal baru di Kawasan Timur Indonesia yang bertujuan untuk percepatan penyediaan akses pelayanan rujukan tersier yang berkualitas sekaligus sebagai upaya menurunkan disparitas pelayanan kesehatan rujukan yang bermutu bagi masyarakat di Kawasan Timur Indonesia. 

Ditinjau dari segi peran dan fungsi Rumah Sakit  UPT Vertikal sebagai rujukan rumah sakit tersier, saat ini terdapat 33 RS UPT Vertikal milik Kementerian Kesehatan yang tersebar di kawasan Barat dan Timur Indonesia, namun di Kawasan Timur Indonesia hanya terdapat empat RS UPT Vertikal yaitu di Pulau Sulawesi (RSUP. Dr. Wahidin Sudirohusodo, RS Kusta Tajuddin Khalid, RSUP Prof. Dr. RD Kandou dan RSUP Ratatotok).

Saat ini sudah ada RS Rujukan Regional dan Provinsi yang dikelola pemerintah daerah, namun pada saat ini masih menghadapi beberapa keterbatasan termasuk penyediaan Dokter Spesialis/ Sub-Spesialis, kapasitas pengelolaan, dan keterbatasan penyediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan yang sesuai standar dan berkualitas. 

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dari lima Provinsi di wilayah KTI (Sulawesi, Kalimantan, Maluku, Nusa Tenggara dan Papua), maka diusulkan pembangunan RS UPT Vertikal di Provinsi Maluku, Nusa Tenggara Timur dan Papua mengingat ke-tiga Provinsi tersebut memiliki akses yang relatif lebih sulit dan jauh ke RS Rujukan Tersier lainnya. Untuk tahap pertama yang akan dibangun tahun 2018 ini yaitu RS UPT Vertikal di Ambon, Maluku yang rencananya selesai dan dapat operasional pada tahun 2019.

Dengan hadirnya RS UPT Vertikal, diharapkan Pemerintah Pusat dapat memobilisasi sumber daya antara lain SDM, pendanaan, peralatan dan sebagainya  yang lebih baik dalam mewujudkan pemenuhan pelayanan rujukan tersier, dapat berperan sebagai pusat pendidikan dan penelitian, sekaligus menjadi benchmarking pengelolaan RS yang baik serta sebagai penggerak utama pertumbuhan (engine of growth) ekonomi lokal.