DUKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN UNTUK PEMENUHAN STANDAR PELAYANAN KESEHATAN DI PROVINSI RIAU

Tanggal : 09-Feb-2018 | Dilihat : 691 kali

Pekanbaru – Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan dr. Bambang Wibowo, Sp.OG(K), MARS hadiri Pra Rapat Kerja Kesehatan Daerah (Rakerkesda) Provinsi Riau, Selasa 6 Februari 2018.

Pra Rapat Kerja Kesehatan Daerah Provinsi Riau  tahun 2018 mengambil tema  "Pencapaian SPM Kesehatan Melalui Pendekatan Keluarga Sehat dan Universitas Health Coverage Menuju Riau Sehat".

Rakerkesda Provinsi Riau 2018 kali ini dihadiri sebanyak 300 orang yang melibatkan beberapa elemen terkait seperti Komisi V DPRD Provisi Riau, BPJS Wilayah Sumbagteng Jambi, Balai Besar POM Pekanbaru, OPD di lingkungan Pemprov Riau, Dinas Kesehatan se-Riau, Organisasi profesi, Akademisi, RSUD, RS Swasta, dan Puskesmas se-Riau.

Dirjen Yankes mejelaskan bahwa Pemerintah senantiasa mendorong pemanfaatan DAK bidang kesehatan untuk mendukung kebutuhan infrastruktur kesehatan dan operasional di fasilitas kesehatan. Hal tersebut dilakukann sejalan dengan upaya pemenuhan & pemerataan Sumber Daya Manusia melalui program Wajib Kerja Dokter Spesialias dan Nusantara Sehat.

Ditekankan pula oleh dr. Bambang, Kompetensi fasilitas keseshatan merupakan representasi kemampuan layanan melalui keterpaduan ketersediaan SDM, yang didukung oleh sarana, prasarana dan peralatan sesuai standar. Sehingga  Penguatan pelayanan kesehatan dapat difokuskan untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan melalui  penguatan sistem rujukan dan akreditasi failitas pelayanan kesehatan.

Dalam upaya mensukseskan Program Indonesia Sehat dengan pendekatan Keluarga (PIS PK) dan dapat teintegrasi nya pelaksanaan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Provinsi . untuk itu  maka diperlukan fasilitas Puskesmas yang terstandar dan didukung oleh sistem rujukan yang berjalan optimal sehingga mampu memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar dan bermutu berkontribusi pencapaian SPM Bidang Kesehatan.

Diakhir paparanya, Dirjen Yankes mengajak seluruh pihak untuk dapat berperan aktif untuk dapt mesukseskan upaya pemerintah dalam rangka pemerataan dan peningkatan akses layanan kesehatan. Serta dibutuhkan komitmen Pemerintah Daerah melalui dukungan APBD, serta mobilisasi peran lintas sektor dalam upaya penguatan fasilitas kesehatan.