DITJEN YANKES PANTAU MONEV PERCEPATAN AKREDITASI DI RUMAH SAKIT

Tanggal : 29-Aug-2018 | Dilihat : 830 kali

Makassar – Pelaksanaan Universal Health Coverage (UHC) sudah di depan mata, artinya pemerintah harus memastikan seluruh masyarakat Indonesia memiliki hak yang sama untuk mendapat pelayanan kesehatan yang mudah diakses dan bermutu.

Dalam mewujudkannya, Ditjen Pelayanan Kesehatan secara kontinuitas melakukan pemantauan penguatan pelayanan kesehatan melalui akreditasi. Akreditasi Rumah Sakit merupakan amanah dari Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Akreditasi ini dilakukan secara berkala setiap tiga tahun sekali.

“Akreditasi rumah sakit bukan sebagai kewajiban untuk memenuhi syarat bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, atau syarat sebagai rumah sakit rujukan nasional, provinsi atau regional, atau syarat untuk kenaikan kelas, tetapi sebagai suatu kebutuhan,” ungkap Direktur Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan, drg. Farichah Hanum, M.Kes saat membuka kegiatan Monitoring dan Evaluasi Percepatan Pelaksanaan Akreditasi Rumah Sakit Wilayah Timur (23/8).

Dirinya menjelaskan regulasi yang dibangun dalam akreditasi akan mendorong fasilitas pelayanan kesehatan khususnya rumah sakit untuk menerapkan tata kelola manajerial dan tata kelola klinik yang baik (good corporate governance), untuk  meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit dan melindungi keselamatan pasien, meningkatkan perlindungan bagi masyarakat, sumber daya manusia di rumah sakit dan rumah sakit sebagai institusi, mendukung program pemerintah di bidang kesehatan dan meningkatkan profesionalisme rumah sakit Indonesia di mata Internasional.

Memang pelaksanaan akreditasi memiliki konsekuensi biaya. Kementerian Kesehatan telah mengalokasikan anggaran untuk mendukung akreditasi rumah sakit, melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, DAK Non Fisik Akreditasi, dana Dekonsentrasi, dan lain-lain.

“Adanya dana ini dapat meringankan Pemerintah Daerah dan Rumah Sakit untuk memanfaatkan berbagai sumber dana secara optimal. Rumah sakit yang telah melaksanakan proses persiapan akreditasi, baik workshop maupun bimbingan agar segera melakukan upaya perbaikan, terutama implementasi SNARS. Sehingga survey akreditasi dapat dipersiapkan lebih baik,” jelas drg. Hanum.

Drg. Hanum berharap kepada Pemerintah Daerah dan Rumah Sakit perlu memiliki komitmen yang kuat memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu.

*Berita ini disiarkan oleh Bagian Hukormas, Sekretariat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi melalui nomor telepon: 021-5277734 atau alamat e-mail:humas.yankes@gmail.com